Sub Direktorat Pengendalian ISPA

Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Langsung
Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SURVEILANS ISPA BERAT INDONESIA
Data/Informasi

Kinerja Program Pengendalian ISPA di Provinsi Nusa Tenggara Barat


Download

Surat Perubahan Sasaran ISPA

Rekomendasi anti biotik IDAI

SE KaBalitbangkes Pengambilan Spesimen

Media Kewaspadaan MERS-CoV

Media Leaflet MERS-CoV

Banner MERS-CoV

Poster MERS-CoV

05_Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi MERS-CoV

04_Pedoman Tatalaksana Klinis MERS-CoV

03_ Pedoman Pengambilan Spesimen MERS-CoV

02_Pedomaan Surveilan Siaga MERS-CoV

01_Pedomaan Umum Kesiapsiagaan MERS-CoV

Materi KInis dr Sardikin

Materi Karkes

Materi Surveilans

Materi WHO

SE Dirjen PP dan PL tentang MERS CoV

FormulirPengambilan Sampel

Pedoman pemeriksaan Laborat MERS CoV

Edaran Dirjen PP dan PL

Bagan Tatalaksana Pneumonia

Poster Pneumonia

Modul Bimbingan Tatalaksana Pneumonia

Pedoman Pengendalian ISPA

Berita Terkini

Rakerkesnas Kementerian Kesehatan RI Regional Barat Tahun 2013

(02-04-2013)

2013-04-02

Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) 2013 yang mengangkat tema  “Dengan Semangat Reformasi Birokrasi, Percepat Pencapaian MDG dan Persiapan Jaminan Kesehatan Nasional” resmi dibuka oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH pada selasa pagi, 19 Maret 2013 di Jakarta. Rakerkesnas 2013 kali ini bertujuan untuk menguatkan koordinasi dan sinergisme antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan kesehatan guna mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 dan target Millenium Development Goals (MDGs), serta mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan.

Menkes dalam sambutannya saat membuka secara resmi kegiatan Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) 2013 Regional Barat yang di hadiri pula oleh Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc, Phd; Gubernur DKI Jakarta, Ir. H. Joko Widodo; dan para Pejabat Eselon I dan II Kemkes RI, memaparkan kutipannya bahwa pada Tahun 2013 ini, sebanyak 83% dari total anggaran Kementerian Kesehatan ditujukan untuk daerah melalui dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan anggaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal. Hal ini merupakan bukti komitmen Pemerintah Pusat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan kesehatan di daerah, dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan.

Dalam paparannya, Menkes juga menjelaskan lima hal, antara lain mengenai Capaian Pembangunan Kesehatan, Permasalahan dan Langkah Strategis dalam Upaya Percepatan Pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs) 2015, Permasalahan dan Langkah Strategis dalam Persiapan Jaminan Kesehatan Nasional 2014, Reformasi Birokrasi serta Peran Daerah dalam Pembangunan Kesehatan.

Sekretaris Jenderal Kemenkes RI, dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS, selaku Ketua Panitia Rakerkesnas 2013, menyatakan pelaksanaan Rakerkesnas dibagi menjadi 3 regional, yaitu: Regional Barat yang dilaksanakan di Jakarta pada 18-20 Maret 2013; Regional Tengah yang akan dilaksanakan di Surabaya pada 1-3 April 2013; serta Regional Timur yang akan dilaksanakan di Makassar pada 15-17 April 2013. Pelaksanaan Rakerkesnas 2013 juga diawali dengan Pra-Rakerkesnas pada 18 Maret 2013, sehingga peserta dapat lebih fokus membahas berbagai permasalahan kesehatan di daerah.

Direktur Jenderal Bina gizi dan Kesehatan Ibu-Anak, Dr. dr. Slamet Riyadi Yuwono, DTM&H, MARS, selaku Ketua Steering Committee Rakerkesnas 2013, menyatakan bahwa pelaksanaan Rakerkesnas 2013 menggunakan pendekatan yang agak berbeda dari Rakerkesnas sebelumnya. Pada kesempatan kali ini, peserta difokuskan untuk mendiskusikan dan berbagi pengalaman keberhasilan di daerah guna mempercepat pencapaian target MDGs di daerah masing-masing. Peserta akan dibagi menjadi 5 komisi yang masing-masing akan membahas topik, yaitu: 1) Percepatan MDG 1,4, dan 5; 2) Percepatan MDG 6,7 dan Penyakit tidak Menular (PTM); 3)Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan, serta pengawasan obat dan makanan; 4) Peningkatan Upaya Promotif, Preventif, Pemberdayaan masyarakat, dan komunikasi Publik; Kesiapan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan RPJMN 2014-2019; dan 5) Kesiapan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Melaui Rakerkesnas ini, diharapkan Provinsi sebagai penyelenggara Pemerintahan di Daerah, mampu berperan aktif dan efektif sebagai koordinator penyelenggara pembangunan kesehatan di daerah masing-masing, agar upaya-upaya kesehatan dapat dilaksanakan secara optimal di daerah.

Pada malam Silatuhrahmi, 18 Maret 2013, Pra Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Pra-Rakerkesnas) Tahun 2013, menkes juga meluncurkan e-Catalog Obat Generik untuk Pengadaan Pemerintah, memberikan penghargaan kepada Tenaga Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi yang telah berhasil dalam mencapai target Millenium Development Goals (MDGs) dalam bidang Gizi dan Kesehatan Ibu-Anak.

Namun, pada kesempatan tersebut, Menkes baru menyerahkan dua penghargaan kepada Dinas Kesehatan Provinsi yang berada di regional barat, yaitu Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Sementara bagi Dinas Kesehatan Provinsi di regional Tengah dan Timur yang berhasil meraih penghargaan tersebut, penyerahan akan dilakukan pada rangkaian Rakerkesnas 2013 selanjutnya.

Di samping itu, juga dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Pencapaian Target MDGs, antara Kementerian Kesehatan dengan dua mitra Kemenkes, yaitu Yayasan Damandiri, yang diwakili oleh Prof.dr. H. Haryono Suyono, MA, dan PT. Adaro yang diwakili oleh Okti Damayanti.

Rakerkesnas 2013, resmi ditutup oleh menkes RI pada selasa malam, 19 Maret 2013. Dimana dalam sambutan penutupan menkes  mengatakan Pencapaian Millenium Developmen Goals (MDG) bidang kesehatan belum mencapai target. Ada lima target MDG yang berada dalam posisi indikator merah, yaitu menurunkan angka kematian ibu, menurunkan angka kematian bayi, menurunkan angka Total Fertility Rate (TFR), meningkatkan akses penduduk yang memiliki air minum berkualitas, dan mengendalikan penyakit malaria. Empat indikator lainnya berada dalam posisi warna kuning.

Untuk merubah indikator-indikator dari warna kuning dan merah menjadi hijau, harus bekerja keras, dan bekerja cerdas dengan melibatkan  seluruh jajaran pemerintahan baik di pusat maupun di daerah dengan dukungan seluruh lapisan masyarakat termasuk swasta. Berbagai inovasi telah diidentifikasi didalam dan sebelum pertemuan ini. Menkes berharap agar inovasi-inovasi ini ditindaklanjuti dan berbagai lesson learned yang bermanfaat di suatu daerah dapat direplikasi di daerah lainnya.

“Sedangkan, untuk penyiapan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), langkah-langkah yang dilaksanakan bersama adalah melanjutkan penyiapan sarana, prasarana, sumberdaya, regulasi yang diperlukan dan pelaksanaan advokasi dan sosialisasi”, ujar Menkes.

Lebih lanjut, Menkes berharap agar segenap jajaran Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan seluruh pihak yang terkait, termasuk seluruh lapisan masyarakat mendukung pelaksanaan langkah-langkah ini.

Pada acara Pra-Rakerkesnas hari pertama, peserta rakerkesnas telah melaksanakan diskusi, menyampaikan pendapat, menganalisa masalah, serta mengidentifikasi solusi dan terobosan dalam mencapai target dan tujuan pembangunan kesehatan, utamanya mengenai pencapaian sasaran RPJMN 2010-2014 termasuk MDG. Pembahasan mengenai persiapan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Sedangkan pada hari kedua acara Rakerkesnas membahas paparan dari para narasumber yang sangat bermanfaat untuk referensi langkah kedepan, jelas Menkes.

Selanjutnya, Menkes berharap agar seluruh rekomendasi dan hasil dari pertemuan Rakerkesnas ini dapat ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh dan dijadikan landasan bersama dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan. Semoga pertemuan ini bermanfaat dalam mewujudkan Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan.

Adapun hasil Rekomendasi yang diperoleh berdasarkan arahan Menteri Kesehatan dan paparan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hasil Sidang Komisi, dan Sidang Pleno Komisi serta diskusi yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemkes RI, dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS pada penutupan Rakerkesnas 2013. Ada 5 rekomendasi yang disepakati oleh semua peserta pertemuan, isi rekomendasi sebagai berikut:

Pertama, langkah percepatan pencapaian MDG kesehatan (MDG 1, 4, 5, 6, dan 7) yaitu dengan pemetaan masalah,  penguatan manajemen, penguatan SDM, penguatan peran masyarakat, dan penguatan program.

Kedua, langkah-langkah Peningkatan Pengendalian Tidak Menular (PPTM), yaitu dengan Penguatan SDM untuk memperkuat diagnosis dini Pengendalian Tidak Menular (PTM), pembentukan unit PTM di provinsi/kabupaten/kota, penguatan program PPTM berupa pemenuhan  sarana dan prasarana kesehatan, pembentukan Pokja PPTM. PTM dimasukkan sebagai indikator nasional. Penguatan peran masyarakat melalui pembentukan Posbindu, dan klub kesehatan, serta mendorong penyediaan fasilitas publik untuk gaya hidup sehat.

Ketiga, Langkah-langkah Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan, yaitu Regionalisasi Sistem Rujukan melalui identifikasi RS yang mampu menjadi RS Rujukan Regional dan Daerah dengan tetap mempertahankan portabilitas pelayanan. Peningkatan integrasi Puskesmas PONED-RS PONEK melalui penetapan RS PONEK pengampu dan  Puskesmas PONED yang menjadi wilayah RS PONEK. Penguatan SDM melalui peningkatan mutu SDM kesehatan, penguatan peran dan fungsi MTKP, penataan pola distribusi SDM Kesehatan terutama di DTPK dan DBK, mendorong Pemerintah Daerah untuk memobilisasi dan menempatkan tenaga kesehatan strategis antar kabupaten/ kota skala provinsi maupun dalam lingkup Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan.

Selanjutnya Penguatan Program, diantaranya melalui peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan yang diperkuat dengan Sistem Informasi SDMK, menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan melalui pengelolaan one gate policy di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota, pengadaan obat dan alat kesehatan satker pusat mapun SKPD wajib menggunakan e- catalogue dan pengawasan mutu obat di fasilitas kesehatan dilakukan oleh Badan POM melalui sampling  dan pengujian laboratorium; Orphan drugs (obat tertentu yang dibutuhkan dalam pelayanan medis namun jumlahnya sangat kecil menjadi tanggung jawab pemerintah.

Keempat, Langkah-Langkah Peningkatan Upaya Promotif, Preventif, Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Publik dalam rangka mendukung  MDG dan target RPJMN 2010-2014, yaitu pemberdayaan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat (PHBS), peningkatan kerjasama dan kemitraan, advokasi, peningkatan kapasitas tenaga promosi kesehatan, pemanfaatan Iptek, pengangkatan petugas dalam jabatan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan penyediaan akses informasi.

Kelima, Langkah-Langkah mendukung Kesiapan SJSN, SKN dan RPJMN 2015-2019 serta persiapan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK), serta persiapan Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani (WBBM): Percepat penyelesaian produk-produk hukum untuk pelaksanaan SKN, daerah perlu mempersiapkan RPJMD 2015-2019 mengacu pada RPJMN 2015-2019 dengan mempertimbangkan, Penguatan SDM kesehatan, Peningkatan peran aktif Kadinkes di Provinsi/Kabupaten/Kota, Penguatan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan, Penyiapan Jaminan Kesehatan Nasional, dan perwujudan good governance.

Kelima rekomendasi peserta pertemuan Rakerkesnas regional barat ini selanjutkan disampaikan kepada Menteri Kesehatan dan diteruskan kepada Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Indonesia dan lembaga terkait lainnya untuk ditindaklanjuti.

Rakerkesnas Regional Barat diikuti oleh 734 peserta yang terdiri dari: Kepala BPKP, Wakil DPR, Plt. Kepala BKKBN, Kepala Badan POM, Seluruh Pejabat Eselon I dan II Kemenkes, Kepala UPT Kementerian Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Prov/Kab/Kota dan Direktur RS Prov/Kab/kota serta Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi wilayah Barat, kepala BPKP Wilayah di 33 Provinsi,  PT. Askes (Persero), dan stakeholder kesehatan terkait (IDI, PPNI, IBI, PERSI dll).

Kembali
Sabtu Kliwon, 20 Januari 2018
Pencarian

Pengunjung 23277 unique visitor

Galeri